Rudi Rohi: Politik Uang Marak Bukan Karena Masyarakat Miskin

Tambolaka-Humas Bws SBD- Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mendapat penyegaran pengetahuan dari akademisi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang pada kegiatan Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring, pada Kamis (07/05/2026).

Dr. Rudi Rohi, tampil sebagai pemateri pertama kegiatan tersebut mengulas pentingnya konsolidasi demokrasi. 

Beragam pelanggaran yang terjadi masif seperti politik uang pada Pemilu maupun Pemilihan menjadi baris awal ulasan Doktor FISIPOL UNDANA.

“Politik uang bukannya semakin diminimalisir tetapi justru menguat. Politik uang tidak dapat dikaitkan dengan urusan kemiskinan. Kemiskinan bukan variabel tunggal,” papar Dr. Rudi Rohi. 

Politik uang menurutnya diinisiasi oleh oknum peserta Pemilu dan tim sukses sehingga masyarakat terjebak pada dinamika ini.

Selain politik uang, klientelisme klan pun menjadi persoalan. Relasi patron - klien di NTT (pada umumnya) seringkali mengikuti kekerabatan/kesukuan. Elit lokal memanfaatkan ikatan komunal untuk mengamankan blok suara serta menciptakan ketergantungan jangka panjang. 

Strategi lain adalah bantuan barang (club goods). “Barang bantuan dari anggaran negara pun dianggap sesuatu yang wajar,” imbuh Rudi.

Panjangnya daftar masalah kepemiluan di NTT, membutuhkan inovasi partisipasi kontemporer dari Bawaslu. Konsepnya seperti budgeting partisipatif, majelis warga, crowdsourcing legasi maupun dewan pengawas Sipil.