Bawaslu NTT Gelar Diskusi Pojok Pengawasan Edisi IV dengan Narasumber Bawaslu Flores Timur, Bawaslu Manggarai dan Bawaslu Belu
|
Tambolaka-Humas Bws SBD- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mengikuti kegiatan (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam forum diskusi bertajuk Pojok Pengawasan Edisi IV untuk Klaster Pencegahan. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT beserta jajaran staf, serta melibatkan peserta eksternal dari kalangan alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) se-NTT melalui zoom. Kamis, 19/11/2026.
Amrunur Muh Darwan, Anggota Bawaslu NTT sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas dan Humas), memberikan sambutan sekaligus membuka Acara secara resmi.
Amrunur dalam sambutannya, Amrunur memperkenalkan jajaran narasumber, moderator, dan fasilitator yang akan memandu jalannya forum berbagi pengalaman pengawasan tersebut.
Amrunur berharap seluruh peserta dapat mengikuti diskusi dengan saksama guna memperkaya wawasan serta mempertajam pemikiran kritis terkait penguatan demokrasi di daerah.
Diskusi kali ini menghadirkan tiga narasumber dari Bawaslu Kabupaten yang membagikan dinamika serta tantangan krusial pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah masing-masing:
Tata Kelola Pengawasan di Tengah Bencana Alam (Bawaslu Kabupaten Flores Timur) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur akan memaparkan strategi dan tata kelola pengawasan pemilihan dalam situasi darurat bencana alam. Fokus utama pembahasan menyoroti beratnya tantangan teknis maupun nonteknis saat mengawal tahapan pemilihan di tengah dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi.
Transisi Tahapan Pemilu ke Pilkada (Bawaslu Kabupaten Manggarai) Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai akan memaparkan materi bertajuk "Belajar dari Pemilu, Kawal Tahapan Puncak Pilkada Manggarai 2024". Sesi ini mengulas kompleksitas pengawasan pada masa transisi yang berimpitan, yakni ketika tahapan Pemilu belum sepenuhnya rampung namun jajaran pengawas sudah harus langsung mengawal tahapan krusial Pilkada.
Pengawasan Verifikasi Syarat Bakal Calon (Bawaslu Kabupaten Belu) Anggota Bawaslu Kabupaten Belu juga akan mengupas topik "Mengawal Demokrasi Lokal: Potret Pengawasan Bawaslu dalam Verifikasi Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024". Dalam pemaparannya, dibahas dinamika pengawasan pencalonan terkait status bakal calon wakil bupati yang merupakan mantan narapidana, sebuah persoalan krusial yang pada akhirnya berujung hingga ke meja sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui forum Pojok Pengawasan Edisi IV ini, Bawaslu NTT mendorong agar seluruh catatan empiris dari lapangan dapat menjadi bahan evaluasi bersama dan referensi strategis dalam meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran pemilu di masa mendatang.
Penulis : Humas Bawaslu SBD
Foto : Humas Bawaslu SBD
Editor : Humas Bawaslu SBD