Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU SUMBA BARAT DAYA IKUTI KEGIATAN MINGGAR EDISI XX, BAHAS SENGKETA PROSES DAN SENGKETA HASIL PEMILU

Foto

Dok Foto: Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengikuti kegiatan Mingguan Penanganan Pelanggaran (MINGGAR) Edisi XX yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).

Tambolaka-Humas Bws SBD- Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Sekti Handayani, S.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) bersama staf Divisi P3S Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengikuti kegiatan Mingguan Penanganan Pelanggaran (MINGGAR) Edisi XX yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan kali ini mengangkat tema “Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemilu”, dengan menghadirkan Hilario Masno, S.H., selaku fasilitator dan dipandu oleh Hengki U. H. Malotung, S.H., selaku moderator. Kegiatan diawali dengan pemaparan oleh Melpi Minalria Marpaung, S.T., S.H., M.H., selaku Anggota Bawaslu Provinsi NTT sekaligus pemantik. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai upaya melindungi hak hukum dan hak politik peserta maupun calon peserta Pemilu. Sengketa proses juga menjadi ruang koreksi dini terhadap keputusan atau tindakan administratif penyelenggara Pemilu, sehingga kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian prosedur dapat diperbaiki sebelum penetapan hasil Pemilu. Selain itu, dijelaskan pula kewenangan Bawaslu beserta jajarannya dalam menangani sengketa proses sesuai tingkatan masing-masing melalui mekanisme pemeriksaan, mediasi dan/atau adjudikasi hingga menghasilkan putusan.

foto

Selanjutnya, materi disampaikan oleh Roos Linda Rambu Lodji, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, yang membahas konsep, dasar hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa proses dan perselisihan hasil Pemilu. Dijelaskan bahwa sengketa proses menjadi kewenangan Bawaslu melalui mekanisme mediasi dan/atau adjudikasi, sedangkan perselisihan hasil Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini, Bawaslu berperan memberikan keterangan serta menyampaikan hasil pengawasan dan dokumen pendukung dalam persidangan di MK.

foto
foto

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan tiga orang penanggap, yaitu Zakarias O. Atasoge, Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur; Yusti R. Karadji, S.Th., Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat; dan Ridwan Tapafeto, S.H., Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Para penanggap diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, tanggapan, serta memperkaya pembahasan berdasarkan materi yang telah disampaikan, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses dan peran pengawas Pemilu dalam menghadapi perselisihan hasil Pemilu.

foto
foto

Melalui kegiatan MINGGAR Edisi XX ini, diharapkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota semakin memahami perbedaan antara sengketa proses dan perselisihan hasil Pemilu, termasuk kewenangan masing-masing lembaga, prosedur penyelesaian, serta ketentuan batas waktu pengajuan permohonan. Pemahaman tersebut menjadi penting agar setiap persoalan hukum Pemilu dapat diidentifikasi dan diarahkan melalui mekanisme penyelesaian yang tepat.

Penulis                   : Humas Bawaslu SBD

Foto                       : Humas Bawaslu SBD

Editor                    : Humas Bawaslu SBD