Pentingnya Peran Strategis Perempuan Bawaslu SBD Hadiri Rapat Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu dan Masyarakat Sipil

Tambolaka - Humas Bawaslu SBD- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya Menghadiri Kegiatan Rapat Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu dan Masyarakat Sipil dengan tema “Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan, dan Berbasis Transformasi Digital”. kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Sekti Handayani serta Koordinator Sekretariat Yosephin Uly Widyastuti, sebagai perwakilan Srikandi Bawaslu Sumba Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Minggu S/d Selasa, (21–23/12/2025).

Konsolidasi ini diikuti oleh perempuan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, jajaran sekretariat perempuan, serta juru bahasa isyarat. Sejumlah narasumber dari kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil turut hadir membahas isu kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu, perlindungan anak, pemilu aksesibel, peran media, hingga tantangan transformasi digital dan kekerasan berbasis gender daring.

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja, “Seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan, terutama yang dialami perempuan,” ujar Bagja saat memberikan sambutan dalam Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil bertema Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti-Kekerasan, dan Berbasis Transformasi Digital. 

Ketua Bawaslu menekankan bahwa perempuan pengawas pemilu memiliki kontribusi penting dalam menciptakan ekosistem pemilu yang inklusif, bebas dari kekerasan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Menurutnya, penguatan kapasitas dan jejaring perempuan pengawas menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks.

“Perempuan pengawas pemilu memiliki peran sentral dalam mencegah kekerasan, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Transformasi digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Ketua Bawaslu dalam sambutannya.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi dan pertukaran gagasan antara perempuan pengawas pemilu dan masyarakat sipil, khususnya dalam isu pencegahan kekerasan berbasis gender, peningkatan partisipasi kelompok rentan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu.

Kehadiran perwakilan daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu pusat dan daerah dalam membangun pengawasan pemilu yang responsif terhadap isu inklusivitas dan perlindungan hak-hak perempuan serta kelompok rentan.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya ekosistem pemilu yang inklusif, anti kekerasan, dan berbasis transformasi digital, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia.