Dorong Profesionalisme, Bawaslu NTT Tegaskan Disiplin dan Evaluasi Kinerja Kesekretariatan

Tambolaka, Humas_BWS-SBD – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Konsolidasi dan Evaluasi Kesekretariatan secara daring yang diikuti oleh seluruh Kepala Sekretariat (Kasek) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi NTT, Senin (27/04/2026).

Rapat ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Rutin bersama Bawaslu RI dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin kerja, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan pemilu di daerah se-Provinsi NTT.

Ignasius Jani, Kasek Bawaslu NTT, dalam arahannya menekankan beberapa hal penting yang menjadi perhatian bersama. Ia menginstruksikan agar rapat rutin kesekretariatan dilaksanakan setiap hari senin sebagai sarana koordinasi dan monitoring kinerja secara berkala.

Selain itu, disampaikan pula terkait pengumpulan dana kerohiman Tahap V dan VI yang diharapkan dapat dikumpulkan tepat waktu. Ignas juga menegaskan pentingnya disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing, serta kedisiplinan dalam penggunaan pakaian dinas lengkap beserta atribut sebagai bentuk profesionalisme ASN.

“Disiplin adalah kunci utama dalam mendukung kinerja organisasi. Setiap jajaran sekretariat harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya” tegas Ignas.

Lebih lanjut, Ignas juga memberikan penegasan terkait status ASN yang berkeinginan untuk beralih menjadi pegawai organik, agar mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam forum tersebut juga disampaikan informasi bahwa sebanyak 12 kabupaten/kota di Provinsi NTT telah diusulkan untuk menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM), sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan di tingkat daerah.

Melalui rapat konsolidasi dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran kesekretariatan Bawaslu di Provinsi NTT semakin solid, disiplin, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang berintegritas dan akuntabel.