Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu SBD mengikuti zoom Penyamaan Persepsi Konsolidasi Demokrasi

Foto

Dok Foto : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Yeremias Bayoraya Kewuan, SH dan staf Bawaslu SBD, mengikuti zoom penyamaan persepsi konsolidasi nasional yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada Jumat (20/02/2025). 

Tambolaka_Humas Bawaslu SBD Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Yeremias Bayoraya Kewuan, SH dan staf Bawaslu SBD, mengikuti zoom penyamaan persepsi konsolidasi nasional yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada Jumat (20/02/2025). 

Kegiatan yang diikuti oleh seribu peserta dari seluruh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dengan keynote speaker, pimpinan Bawaslu RI, Bapak Totok Haryono. Kegiatan dimaksud menjadi bahan evaluasi demi perbaikan pada Pemilu dan Pilkada 2024 serta menegaskan semangat menjelang Pemilu tahun 2029 yang akan datang. 

Menurut Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengkta Bawaslu RI, Totok dengan lantang menyatakan bahwa Bawaslu bukan pekerja Pemilu tetapi pejuang demokrasi sekaligus penjaga marwah demokrasi Indonesia.

“Jangan sampai Bawaslu dianggap pekerja (karyawan) Pemilu. Bawaslu adalah pejuang demokrasi, penjaga marwah demokrasi. Pada kasta ini, Bawaslu adalah ksatria yang berjuang demi pemilihan yang adil dan demokratis dan hal ini tidak hanya dilakukan pada saat memulai tahapan penyelenggaraan tetapi dilakukan juga pada masa non tahapan,” tegas Totok pada kegiatan penyamaan persepsi konsolidasi demokrasi.

foto

Lebih lanjut disampaikan bahwa pentingnya membangun komunikasi politik dengan masyarakat terkait urgensi demokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Hal ini dinilai penting agar demokrasi tidak justru melahirkan pemerintahan yang pro oligarki dan menghasilkan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Bawaslu juga perlu melakukan langkah strategis dengan mempersiapkan calon peserta Pemilu agar memahami mekanisme pemilihan, sehingga tujuan demokrasi dapat tercapai, yakni memilih pemerintahan yang demokratis.

 

foto

Narasumber juga menekankan pentingnya penerapan strategi pengawasan partisipatif, di mana Bawaslu harus terus mengingatkan masyarakat tentang peran mereka dalam pengawasan Pemilu melalui diskusi maupun sosialisasi di berbagai tempat, seperti di lingkungan parkiran, aula sekolah, dan ruang publik lainnya. Konsep konsolidasi demokrasi menjadi titik krusial kala masyarakat Indonesia diperhadapkan pada minimnya kesadaran pada demokrasi Indonesia.

Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka penyamaan persepsi sehubungan dengan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi sebagaimana Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

 

Penulis                 : Humas Bawaslu SBD

Foto                       : Humas Bawaslu SBD

Editor                    : Humas Bawaslu SBD