Bawaslu SBD Ikuti TOS BARISTA Tema IX, Perkuat Mitigasi Sengketa Pencalonan Terkait Keterwakilan Perempuan

Tambolaka-Humas Bws SBD- Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Sekti Handayani, S.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, bersama staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengikuti kegiatan TOS (Temu Obrol Santai) BARISTA Tema IX yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026).

Kegiatan kali ini mengangkat tema “Mitigasi Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 Terkait Keterwakilan Perempuan”, dengan menghadirkan Hasan S. Selolong, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, sebagai narasumber. Kegiatan juga menghadirkan Magdalena Y. Wake, S.H., M.H., Anggota Bawaslu Provinsi NTT, sebagai keynote speaker, serta Roswita Helen P. Taus, S.E., Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai penanggap. Sementara itu, kegiatan dipandu oleh Anggi Damarizka Rangkuti, S.H., Staf Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, selaku moderator.

Dalam pemaparannya, Hasan S. Selolong menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% merupakan ketentuan afirmasi yang wajib dipenuhi oleh partai politik dalam pencalonan anggota legislatif. Pengawasan tidak hanya berfokus pada jumlah bakal calon perempuan, tetapi juga pada penempatan paling sedikit satu perempuan dalam setiap tiga nama bakal calon (sistem zipper). Penghitungan keterwakilan perempuan dilakukan pada setiap partai politik dan daerah pemilihan, dengan hasil pecahan dibulatkan ke atas.

Ia juga menguraikan sejumlah potensi permasalahan dalam tahapan pencalonan, antara lain tidak terpenuhinya kuota perempuan, kesalahan penghitungan, penempatan calon yang tidak sesuai ketentuan, perubahan komposisi calon, serta perbedaan data antara Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan dokumen administrasi KPU.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa Bawaslu perlu memperkuat strategi pengawasan melalui pemetaan kerawanan, koordinasi dengan KPU dan partai politik, pengawasan melekat pada setiap subtahapan pencalonan, pemeriksaan dokumen secara berlapis, penyampaian saran perbaikan secara tertulis, serta pendokumentasian bukti pengawasan sebagai langkah mitigasi apabila terjadi sengketa proses Pemilu.

Sementara itu, Roswita Helen P. Taus, S.E., melalui materi yang disampaikan, mengangkat studi kasus Partai Ummat di Daerah Pemilihan (Dapil) TTU 3 yang berkaitan dengan permasalahan pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Materi tersebut menekankan pentingnya mengidentifikasi penyebab permasalahan berdasarkan komposisi calon, metode penghitungan, penerapan ketentuan, proses administrasi, serta kronologi dan dokumen penyelesaian sengketa.

Ia juga menyoroti keterbatasan akses Bawaslu terhadap SILON yang hanya sebatas viewer, sehingga diperlukan langkah mitigasi melalui permintaan dokumen secara resmi kepada KPU, penghitungan pembanding secara mandiri, pengawasan langsung, serta pencatatan setiap kendala akses informasi.