Klaster III, Bedah Buku: Bawaslu NTT Soroti Etika Penyelenggara dan Dampak Putusan MK

Tambolaka-Humas Bws SBD- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar diskusi bedah buku bertajuk "Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana" untuk Klaster III yang berfokus pada topik Hukum. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh peserta dari internal Bawaslu yang meliputi Ketua, Anggota, serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT—serta kalangan eksternal dari Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) se-NTT. Pada Kamis, (12/11/2026).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Kordiv P2H) Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan, S.Si. Dalam sambutannya, Amrunur menyampaikan harapan agar forum diskusi ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan wadah evaluasi kritis serta penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan bagi seluruh jajaran pengawas pemilu maupun mitra partisipatif.

Ia juga berharap gagasan dan catatan empiris yang tertuang dalam buku tersebut dapat menjadi referensi strategis dalam mengantisipasi berbagai dinamika serta tantangan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan mendatang di Nusa Tenggara Timur.

Diskusi Klaster III ini menghadirkan dua narasumber utama dari jajaran Bawaslu kabupaten yang membedah persoalan hukum kepemiluan berdasarkan pengalaman empiris di wilayah masing-masing:

Heppy Oktavia, S.Pd. (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat/Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara), yang memaparkan materi bertema "Penyelenggara Pemilu: Catatan Pelanggaran Kode Etik di Kabupaten TTU". Pemaparan ini mengulas dinamika integritas serta catatan penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di tingkat lokal.

Dikson Hau Pia, S.H. (Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua), yang membawakan tema "Menyigi Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Sabu Raijua". Materi ini menyoroti implikasi yuridis dan teknis dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap strategi kerja pengawasan di lapangan.