Bedah Buku, Klaster III, Heppy menegaskan Menjaga integritas berarti menjaga kehormatan diri.

Tambolaka-Humas Bws SBD- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bedah Buku Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana Klaster III yang mengusung tema besar Hukum. Dalam forum diskusi tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (Kordiv HP2H) Bawaslu TTU, Heppy Oktavia, S.Pd, hadir sebagai narasumber untuk membedah tulisannya sendiri yang berjudul "Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)". Melalui zoom, Kamis, (12/11/2026).

Mengawali pemaparannya, Heppy menekankan betapa krusialnya penegakan kode etik dalam ekosistem kepemiluan. Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi alasan mengapa kode etik mutlak ditegakkan, yakni sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, menjaga marwah penyelenggara pemilu, serta merawat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil demokrasi.

Penyelenggara pemilu sebagai pejabat publik harus benar-benar memahami makna etika dan kode etik. Pemahaman ini tidak boleh berhenti pada tataran tekstual, melainkan wajib diinternalisasi dalam setiap sikap dan pengambilan keputusan," tegas Heppy di hadapan peserta diskusi.

Dalam tulisan yang dibedah tersebut, Heppy juga mengulas secara empiris dua kasus pelanggaran etik yang pernah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, lengkap dengan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan bobot pelanggaran etiknya. Pemaparan studi kasus ini menjadi refleksi penting bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.

Lebih lanjut, Heppy menyoroti aspek netralitas sebagai fondasi utama yang tidak dapat dikompromikan dalam situasi apa pun.

"Netralitas tidak bisa ditawar, apalagi bagi penyelenggara pemilu. Netralitas adalah harga mati," ujarnya lugas.