Bawaslu Sumba Barat Daya Ikuti MINGGAR Edisi XIX, Dalami Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

Tambolaka-Humas Bws SBD- Anggota Bawaslu Sumba Barat Daya Sekti Handayani, S.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), bersama staf Divisi P3S mengikuti kegiatan Mingguan Penanganan Pelanggaran (MINGGAR) Edisi XIX yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan kali ini mengangkat tema “Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu”, dengan menghadirkan James Welem Ratu, S.Pd., Anggota Bawaslu Provinsi NTT, sebagai pemantik dan Roswita Helen P. Taus, S.E., Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai pemateri.

Dalam pemantikannya, James Welem Ratu menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh rangkaian pengelolaan logistik Pemilu, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan logistik harus memenuhi tujuh kriteria, yaitu tepat prosedur, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan efisiensi anggaran.

Ia juga menguraikan sejumlah kerawanan pengadaan dan distribusi logistik di wilayah NTT, antara lain pengadaan lintas pulau, keterbatasan akses informasi, kondisi geografis dan cuaca, serta potensi kesalahan dalam proses sortir, pelipatan, dan pengepakan. Berdasarkan pengalaman pengawasan Pemilu 2024, disampaikan pula kasus hambatan distribusi logistik akibat banjir dan jalan terjal di Desa Welibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, serta permasalahan logistik terlambat, kurang, dan tertukar di Kabupaten Manggarai.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Roswita Helen P. Taus menjelaskan dasar hukum pengawasan logistik Pemilu, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023. Ia menegaskan bahwa pengawasan Bawaslu mencakup proses pengadaan, pendistribusian, dan penyimpanan logistik, dengan memastikan prinsip tepat jumlah, jenis, kualitas, waktu, dan tujuan.

Lebih lanjut, Roswita memaparkan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses terhadap sistem informasi KPU, pengawasan proses produksi surat suara, sortir, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian dan penyimpanan logistik. Ia juga membagikan pengalaman pengawasan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk kendala infrastruktur gudang, keterbatasan kendaraan distribusi, jumlah personel pengawas, serta hambatan cuaca dan medan yang berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi logistik hingga TPS.