Tingkatkan Kualitas Kehumasan dan Transparansi Informasi Publik, Bawaslu SBD Ikuti Rakor Kehumasan Secara Daring

Tambolaka-Humas Bws SBD- Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Emanuel Koro bersama staf Kehumasan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara Daring Pada Senin, (08/10/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi HP2H dan Staf humas dari 22 Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi NTT dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi informasi publik, Hilmiyatillah Mokhsen, hadir pula Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan Bersama, Melpi M. Marpaung.

Rakor ini bertujuan untuk menyamakan pola publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan informasi publik antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sinergi ini ditujukan untuk membangun citra positif lembaga di mata publik melalui sajian informasi yang akurat dan terukur.

Dalam sesi pembukaan kegiatan Amunur menyinggung terkait hasil evaluasi terhadap kinerja publikasi kehumasan Bawaslu di seluruh Indonesia, yang mana perlu adanya perubahan cara pandang dalam menyusun dan menyajikan informasi kepada publik.

“Kalau sebelumnya kita lebih banyak menjadikan Bawaslu secara kelembagaan sebagai subjek pemberitaan, hari ini dan ke depan publikasi kita harus bergeser dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam setiap publikasi dan pemberitaan Bawaslu,” ujar Amrunur sembari membuka kegiatan.

Pada kesempatan yang sama Melpi juga menjelaskan terkait proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang sedang berlangsung, dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT, oleh karena itu Bawaslu Provinsi NTT juga tengah mengambil bagian proses evaluasi kepada jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.

“Kami mengingatkan untuk dokumen informasi publik diserahkan ke PPID, termasuk pengawasan, MoU, maupun laporan pelaksanaan kegiatan,” ujar Melpi.

Ia menekankan pentingnya setiap jajaran mendokumentasikan dan menyerahkan seluruh dokumen kegiatan kepada PPID secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan informasi publik tidak dilakukan secara terburu-buru menjelang batas akhir pengisian instrumen evaluasi.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, baik dalam pelayanan informasi maupun edukasi kepada masyarakat.

Melpi mendorong agar inovasi tersebut tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari informasi pendukung keterbukaan informasi publik.

“Teman-teman yang ada kegiatan inovasi kami berharap itu dimasukkan dalam inovasi keterbukaan informasi publik. Termasuk inovasi di media sosial,” katanya.

Selain pengelolaan informasi publik, Melpi turut menyoroti efektivitas publikasi Bawaslu di media sosial. Menurutnya, momentum jeda tahapan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas dan strategi publikasi.