Bawaslu SBD Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama KPU dan Partai Golkar

Tambolaka-Humas Bws SBD- Dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi serta mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya dan Partai Golongan Karya (Golkar), bertempat di Kantor Partai Golkar, Senin (2/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan lima aspek penting yang perlu diperbarui oleh setiap partai politik dalam pemutakhiran data partai politik, termasuk Partai Golkar. Kelima aspek tersebut meliputi perubahan kepengurusan, keanggotaan partai politik, keterwakilan perempuan, lokasi kantor, serta rekening partai politik. Pemutakhiran ini menjadi bagian penting dalam memastikan data partai politik tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.

Sementara itu, Ketua Bawaslu SBD menyampaikan empat poin penting dalam konsolidasi demokrasi.

1. Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Konsolidasi demokrasi bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depannya.
2. Penerapan Demokrasi melalui Pemilu yang Bersih. Pentingnya mewujudkan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang bersih.
3. Indeks Kerawanan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kabupaten Sumba Barat Daya masih berada dalam kategori rawan berdasarkan indeks kerawanan yang ada.

4. Isu Politik pada Pemilu 2024. Sejumlah isu politik yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Pemilu 2024, di antaranya politik uang, SARA, hoaks, dan sebagainya. Berbagai isu tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang.

   

   Ia juga menekankan pentingnya penerapan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Menurutnya, berdasarkan pemetaan kerawanan pemilu, Kabupaten Sumba Barat Daya masih memiliki sejumlah potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama.

   Beberapa isu yang menjadi catatan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain politik uang, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), penyebaran berita bohong (hoaks), serta berbagai persoalan lainnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut diperlukan agar dapat menjadi dasar dalam memperbaiki kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu pada masa mendatang.

   

   Dalam diskusi antara Bawaslu SBD, KPU, dan Partai Golkar, dibahas sejumlah hal, antara lain implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu, wacana dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk penambahan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu, upaya memastikan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemutakhiran data partai politik, serta memastikan tidak terjadi data keanggotaan ganda, baik secara internal maupun eksternal.